Wajib Pajak (WP) Pribadi maupun Badan memiliki kesempatan untuk mengajukan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan jika menghadapi kendala tertentu.
Azstart akan membahas ketentuan, syarat, dan prosedur pengajuan perpanjangan SPT Tahunan agar kamu dapat memahami prosesnya dengan jelas.
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan
Penyampaian SPT Tahunan memiliki batas waktu yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, dalam situasi tertentu, seperti kesibukan usaha atau kendala teknis dalam menyusun laporan keuangan, wajib pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu pelaporan.
Berikut adalah batas waktu pelaporan SPT Tahunan berdasarkan Pasal 2 PER-21/PJ/2009:
- Wajib Pajak Pribadi: Paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu hingga 31 Maret.
- Wajib Pajak Badan: Paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu hingga 30 April.
Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaporan hingga maksimal dua bulan sejak batas waktu tersebut, sehingga:
- SPT Tahunan PPh Pribadi dapat diperpanjang hingga 31 Mei.
- SPT Tahunan PPh Badan dapat diperpanjang hingga 30 Juni.
Dasar Hukum Perpanjangan SPT Tahunan
Pengajuan perpanjangan SPT Tahunan diatur dalam beberapa peraturan perpajakan berikut:
- Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.03/2009, yang mengatur bentuk, isi, dan tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, serta penyampaian SPT.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-36/PJ/2013, yang mengatur penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2009, yang mengatur tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024, yang mencabut PMK No. 243/PMK.03/2014 dan mengatur implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System), berlaku mulai 1 Januari 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 dan No. 18/PMK.03/2021, yang mengubah ketentuan dalam PMK No. 243/PMK.03/2014 terkait SPT.
Syarat Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan
Untuk mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak harus memenuhi syarat berikut:
- Laporan Keuangan Sementara untuk tahun pajak yang bersangkutan, yang disusun oleh wajib pajak (bukan hasil konsolidasi grup).
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pajak yang terutang, kecuali jika wajib pajak memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- Surat Pernyataan dari Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa laporan keuangan masih dalam proses audit dan belum selesai.
Prosedur Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan
Pengajuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah ditentukan, yaitu:
- Formulir 1770-Y untuk wajib pajak Pribadi.
- Formulir 1771-Y untuk wajib pajak Badan.
- Formulir 1771-$Y untuk wajib pajak Badan yang menggunakan mata uang dolar AS.
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan:
Prosedur Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan Sesuai PER-21/PJ/2009
Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dalam PER-21/PJ/2009, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha, untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan:
- Menyusun permohonan perpanjangan secara tertulis.
Permohonan disampaikan menggunakan formulir resmi yang telah ditentukan, baik dalam bentuk cetak (hardcopy) maupun format elektronik (e-SPT).
Semua dokumen pendukung yang disyaratkan wajib dilampirkan, lalu disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. - Formulir harus ditandatangani langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
Bila proses pengajuan diwakilkan oleh pihak lain, maka harus disertai dengan Surat Kuasa resmi. - Cantumkan alasan pengajuan perpanjangan.
Penjelasan mengenai alasan pengajuan kelonggaran waktu harus dituliskan pada bagian keterangan dalam formulir 1770 (untuk WP Pribadi) atau 1771 (untuk WP Badan).
Cara Menyampaikan Permohonan Perpanjangan SPT Tahunan
Merujuk Pasal 5 PER-21/PJ/2009, permohonan perpanjangan SPT dapat dikirimkan melalui beberapa cara:
- Disampaikan secara langsung ke KPP.
- Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- Menggunakan metode lain, seperti:
- Jasa ekspedisi atau kurir, dilengkapi bukti pengiriman surat.
- e-Filing melalui Application Service Provider (ASP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk setiap metode pengiriman:
- Jika disampaikan langsung, petugas KPP akan memberikan tanda terima surat.
- Jika dikirim melalui e-Filing, sistem akan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
- Bukti pengiriman (baik fisik maupun elektronik) akan menjadi bukti resmi bahwa permohonan telah diterima oleh DJP.
Keputusan Pengajuan Perpanjangan
DJP akan memutuskan apakah permohonan diterima atau ditolak dalam waktu maksimal tujuh hari kerja sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap. Jika DJP tidak memberikan keputusan dalam waktu tersebut, permohonan dianggap disetujui sesuai ketentuan berikut:
- Jika perpanjangan yang diminta tidak melebihi batas waktu, permohonan disetujui sesuai pemberitahuan wajib pajak.
- Jika melebihi batas waktu, perpanjangan diberikan untuk maksimal dua bulan.
Wajib pajak tidak perlu khawatir jika belum menerima kabar dari DJP, karena hal ini menandakan permohonan telah memenuhi syarat dan perpanjangan diberikan.
Contoh Surat Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan
Berikut ini adalah format surat yang digunakan untuk mengajukan penundaan atau pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan:
1. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan WP Pribadi
2. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Badan
3. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Badan jika dalam USD
Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan Secara Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan secara online melalui aplikasi e-PSPT. Layanan ini memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan pemberitahuan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.
DJP telah menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Namun, dalam situasi tertentu seperti kesibukan usaha atau kendala teknis, Wajib Pajak bisa saja lupa atau tidak sempat mengajukan perpanjangan.
Jika hal ini terjadi, konsekuensinya diatur dalam Pasal 7 PER-21/PJ/2009, yang menyatakan bahwa:
Wajib Pajak yang belum siap melaporkan SPT Tahunan dalam jangka waktu sesuai dengan pemberitahuan perpanjangan sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali pemberitahuan perpanjangan, selama belum melewati batas waktu maksimum yang diperbolehkan.
Namun, apabila SPT Tahunan tidak juga disampaikan hingga tenggat waktu berakhir, DJP berhak mengeluarkan Surat Teguran. Selain itu, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan.
Infografis Perpanjang SPT Badan
Memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan bisa menjadi tantangan, terutama dengan jadwal yang padat atau kendala teknis. Untuk memastikan kepatuhan pajak tanpa risiko sanksi, konsultasikan kebutuhan perpajakanmu dengan tim konsultan pajak profesional.
Azstrat siap membantu kamu menyusun laporan keuangan, mengajukan perpanjangan SPT, dan memastikan semua proses berjalan sesuai peraturan. Hubungi kami sekarang untuk solusi perpajakan yang mudah dan terpercaya!
